Seorang mantan penguasa militer mendeklarasikan Islam sebagai agama negara pada tahun 1988 dengan mengamandemen konstitusi, tanpa mempengaruhi sistem hukum sekuler Bangladesh yang didasarkan pada hukum Inggris.
Pemerintah mengatakan, perubahan yang diusulkan tidak akan mempengaruhi sistem hukum. Tetapi warisan dan hukum keluarga lain tetap didasarkan pada agama.
Keputusan itu dibuat Senin (20/6) malam pada pertemuan kabinet, kata menteri itu kepada AP, dengan meminta namanya jangan disebut disebabkan sensitifnya pembahasan tersebut.
Sebuah komite khusus pemerintah menyiapkan proposal untuk amandemen, dan pemerintah akan mengirimkan usulan tersebut ke parlemen agar menjadi produk hukum.
Bangladesh meraih kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971 dengan bantuan dari India melalui perang sembilan bulan berdarah.
Konstitusi awal disusun oleh pemimpin kemerdekaan Sheikh Mujibur Rahman, ayah dari Perdana Menteri Hasina Wajed saat ini. Setelah pembunuhan Rahman dalam kudeta militer pada tahun 1975, penguasa militer membuat serangkaian amandemen konstitusi.
Beberapa pengamat melihat, kebijakan pemerintah terbaru ini sebagai kompromi, sebab Hasina selama kampanye pemilu Desember 2008 mengatakan akan mengembalikan lagi ke konstitusi 1972 jika duduk dalam kekuasaan.
Konstitusi 1972 itu tidak menjadikan Bangladesh sebagai negara agama. Hasina berjanji untuk menghapus komunalisme dan diskriminasi berkaitan iman seseorang.
Usulan baru ingin mengembalikan ketentuan-ketentuan sekularisme, tetapi tetap Islam sebagai agama negara. Kata menteri itu, Kabinet memutuskan untuk mempertahankan ketentuan agama negara karena mempertimbangkan realitas nasional.*
