Ikhwanul Muslimin meminta agar undang-undang yang memperbolehkan sepertiga dari keseluruhan kursi parlemen diisi oleh peserta dari kalangan independen segera direvisi. Menurut mereka, undang-undang ini memberikan kesempatan bagi anggota Partai Nasional Demokrat untuk berpartisipasi dalam ajang pemilu legislatif, Bikya Masr melaporkan pada Kamis (29/9/2011).
NDP dibubarkan dalam pemberontakan yang berhasil meruntuhkan diktator Hosni Mubarak.
Ikhwan pun meminta agar Dewan Tinggi Militer yang saat ini memerintah sementara di Mesir segera melarang para pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang di bawah Mubarak untuk tidak ikut andil dalam pemilu bulan November hingga 10 tahun mendatang.
sumber
