Maliki menekankan bahwa pemerintah Irak tidak akan memberikan kekebalan hukum kepada individu asing di negaranya, IRNA melaporkan pada hari Sabtu (1/10/2011), mengutip jaringan televisi lokal Irak.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa personil militer Amerika akan diminta untuk meninggalkan Irak sebagai pemberian hak ‘capitulatory’ selama invasi AS ke Irak sejak tahun 2003 yang justru membawa segudang masalah dan merusak kedaulatan Irak.
Hak ‘capitulatory’ dapat memberikan impunitas hukum bagi warga negara asing melakukan kejahatan di negara tuan rumah, dan memungkinkan negara istimewa untuk menjalankan yurisdiksi ekstrateritorial atas warga negaranya sendiri dalam batas-batas pidana sendiri.
Sekitar 47.000 tentara AS saat ini di Irak, yang semuanya harus meninggalkan Irak pada akhir tahun 2011 di bawah perjanjian keamanan bilateral antara Washington dan Baghdad tahun 2008.
Kesepakatan yang dinamai dengan Status of Forces Agreement (SOFA) juga memaksa Washington untuk mengakhiri operasi tempurnya di Irak pada bulan Agustus 2010.
Wakil Presiden Irak, Tareq al-Hashemi, juga mengatakan baru-baru ini bahwa kehadiran militer AS yang terus-menerus di negaranya adalah “masalah, bukan solusi.” Ia menambahkan bahwa penarikan akhir tahun mereka akan meningkatkan keamanan Irak.
Banyak pengamat percaya bahwa Washington tidak memiliki niat untuk meninggalkan Irak sementara pada saat yang sama tentara AS mendirikan beberapa pangkalan udara di negara tersebut.
Lebih dari satu juta warga Irak telah tewas selama invasi pimpinan AS ke Irak, menurut hasil investigasi Project Censored, organisasi yang berbasis di California.
sumber
