Mungkin inilah salah satu langkah yang dilakukan SBY untuk ‘menyombongkan’ diri pada dunia bahwa ‘perekonomian Indonesia sebenarnya baik-baik saja. Yakni dengan membeli pesawat kepresidenan green aircraft.
Tentu saja, anggaran yang digunakan untuk membeli pesawat super mewah itu bukan berasal dari kantong Pak Presiden sendiri, melainkan dari kocek APBN-Perubahan 2011 dan APBN 2012 yang total harga pesawatnya mencapai Rp 431 miliar.
“Rupanya Presiden SBY sepertinya tidak mau kalah dengan anggota DPR yang bergaya hedon. Presiden SBY dengan uang negara ingin membeli green aircraft pesawat kepresidenan,” ujar Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (18/11/2011).
Parahnya, kata Uchok, anggaran untuk pembelian pesawat jenis Boeing Jet 2 didapat dari utang berbentuk promissory notes atau surat sanggup bayar. Uchok mengungkapkan bahwa hal ini sama sekali tak membanggakan bangsa karena bukan untuk kesejahteraan rakyat miskin.
“Ini hanya memenuhi nafsu hedon para pejabat publik,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretariat Nasional FITRA dan dan Indonesia Human Rights Committee for Social Justice meminta Ketua MK Mahfud MD membatalkan pembelian pesawat presiden. MK sedang memproses sidang gugatan Koalisi APBN untuk kesejahteraan rakyat atas APBN-P 2011 yang tak pro-rakyat.
Direktur Kajian Politik Hukum IHCS Ridwan Darmawan menambahkan agar anggaran pembelian pesawat kepresidenan sebesar Rp 431 miliar dialihkan untuk anggaran kesehatan masyarakat, yang pada tahun 2011 dalam APBN Perubahaan 1,94% dari total APBN perubahaan 2011.
“Sudah sangat jelas dalam UU Kesehatan, pemerintah diamanahkan untuk anggaran kesehatan harus sebesar lima persen dari total APBN di luar gaji pegawai. Dengan membatalkan pembelian pesawat kepresidenan berarti sudah melarang para pejabat untuk hidup hedon dari uang APBN,” ujar Ridwan.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah bersikap transparan kepada masyarakat tentang rencana pembelian pesawat kepresidenan. Sebab, jika tidak transparan pemerintah hanya akan bernasib seperti anggota DPR, yang dituding publik bersikap hedonistis menggunakan fasilitas negara.
“Pesawatnya jenis apa, sistem sekuritinya bagaimana, pesawatnya berbadan besar atau kecil. Itu yang harus dijelaskan kepada publik tentang spesifikasinya,” kata Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo seusai diskusi di gedung DPD, Jumat, (18/11).
“Kalau bicara mendesak atau tidak, toh kerja-kerja Presiden tetap jalan tanpa adanya pesawat kepresidenann. Kalau Presiden butuh (pesawat) selalu ada yang bisa digunakan,” ujar Adnan sembari menyebutkan nama salah satu maskapai yang selalu digunakan Presiden ketika bepergian.
Seperti yang diketahui Pemerintah berencana membeli pesawat kepresidenan green aircraft yang menggunakan uang negara. Menurut data yang diperoleh Fitra, anggaran pembelian tersebut dialokasikan sebesar Rp 92 miliar dalam APBN Perubahan 2011 dan Rp 339,2 miliar dengan APBN 2012 untuk membeli pesawat baru jenis Boeing Jet 2 yang dibanderol US$ 58 juta. Anggaran untuk pembelian pesawat itu didapat dari utang berbentuk promissory notes atau surat sanggup bayar.
Rencana ini pun kontan menuai reaksi dari masyarakat. Masih banyak rakyat yang kemiskinan, bayi kurang gizi, rakyat tak mampu bayar biaya keseatan, bahkan untuk membeli beras pun susah. Kalau sudah begini masihkan pemimpin kita disebut sebagai pemimpin yang pro rakyat? Bukankah sebaikanya uang sebesar itu digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya? Sungguh ironis sekali bangsa ini
sumber
