FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

JAKARTA  - Mencermati makin memanasnya situasi di wilayah timur Indonesia, di antaranya di Papua akibat ulah terror  OPM dan juga kerususuhan Ambon yang ditengarai ditunggangi RMS,
ormas-ormas Islam yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) Jum’at (23/12) mendatangi Dirjen Pothan (Direktur Jenderal Potensi Pertahanan).

Delegasi FUI dipimpin oleh KH. Muhammad Al Khaththath, didampingi ketua dewan penasehat Habib Rizieq Syihab bersama Ahmad Sumargono, Chep Hernawan, Munarman, Tabrani Sabirin, Zahir Khan dan Aru Syeif Assadullah. Sementara dari jajaran Kemenhan yang menerima delegasi FUI antara lain, Pos Hutabarat, ditemani oleh Dirjen Komponen Cadangan Santoso, Direktur Hukum Strategi Pertahanan Fachruddin, Sekretaris Dirjen Pothan Ustiwa dan pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut FUI menyampaikan pernyataan pers terkait makin memanasnya kondisi di papua ditambah pihak Kristen mengusulkan referendum di daerah tersebut. Berikut ini adalah kutipan lengkap pernyataan sikap FUI:

“Tolak Pemisahan Papua dari NKRI”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kumpulan pulau-pulau dan seluruh penduduknya yang beraneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agamanya  yang membentang di Khatulistiwa dari kota Sabang di Propinsi Aceh sampai Merauke di Propinsi Papua adalah negara yang berdaulat dan sah diakui oleh berbagai negara dan bangsa di dunia.  Negara dengan kebhinekaannya yang luar biasa itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana bunyi pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, nikmat ini harus disyukuri dengan memberikan pengabdian secara ikhlas dan sungguh-sungguh kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan ibadah dan karya nyata pemerintah dan rakyat sehingga terwujud kehidupan yang mulia bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka serta terpenuhi kebutuhan kolektif seluruh rakyat akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa terkecuali.

Salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan wilayah NKRI.  Sejarah mencatat rasa syukur dan sabar atas nikmat kemerdekaan dari kolonial Belanda dan memiliki negara berdaulat dengan mengalahnya umat Islam atas pencoretan tujuh kata, yakni ”dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” dari Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI yang baru sehari diplokamirkan dan kondisi revolusi.  Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pula, umat Islam melalui berbagai ormas Islam  secara pro-aktif mendorong perdamaian di Aceh sehingga konflik Aceh selesai dan Aceh tetap dalam pangkuan NKRI.

Oleh karena itu, sehubungan dengan naiknya eskalasi konflik di Papua dan Maluku yang ditengarai sebagai bagian dari suatu design untuk melepaskan wilayah tesebut dari NKRI oleh RMS dan OPM, maka para pimpinan ormas dan gerakan Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menyatakan:

Pertama, Menolak usulan referendum dari gereja Papua atau siapapun untuk melepaskan Papua dari NKRI.  

Kedua, Mewaspadai rencana Vatikan menunjuk langsung Uskup Papua yang akan menjadi pembuka jalan bagi lepasnya Papua dari NKRI sebagaimana kasus Timor Timur.

Ketiga: Mengecam segala intervensi asing di Papua untuk lepasnya Papua dari NKRI.

Keempat, Menuntut Menteri Pertahanan untuk mencabut pernyataannya bahwa di Papua tidak ada intervensi asing karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kelima, Mendesak pemerintah mengambil  tindakan tegas terhadap gerakan separatis OPM di propinsi Papua dan RMS di propinsi Maluku yang telah melakukan berbagai tindakan teror yang sistematis kepada rakyat dan pemerintah, seperti membunuh TNI/Polri dan rakyat, membakar kantor dan bendera merah putih seraya menaikkan bendera OPM dan RMS. 

Keenam, Bilamana pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dan signifikan terhadap berbagai rongrongan dan teror yang dilakukan oleh OPM dan RMS, maka umat Islam dari berbagai penjuru tanah air siap berhijrah dan berjihad ke Papua dan Maluku untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI.

sumber