Pemerintah Maroko menjaga ketat sejumlah aktivitas keagamaan dengan dalih mencegah beredarnya pemikiran Islam ekstrim. Pemerintah mengharuskan para imam masjid untuk menyampaikan khutbah Jumat dari teks yang sudah disusun. Mereka tidak diizinkan untuk menyampaikan khutbah di luar teks khutbah pemerintah.
Polisi sempat berusaha untuk membubarkan aksi protes yang berlangsung di depan parlemen dan sempat terjadi sedikit bentrokan. Polisi menahan tiga orang imam.
Protes yang diikuti oleh sekitar 50 imam ini akhirnya diizinkan untuk berlanjut hingga ke jalan utama Rabat.
“Para imam dari masjid menuntut kebebasan, keadilan martabat, dan hak penuh,” demikian yang ditulis di salah satu spanduk yang dipegang oleh para pengunjuk rasa.
Protes semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di Afrika Utara, di mana Raja Mohammed VI dijadikan sebagai penentu terakhir dalam semua masalah agama di negara ini.
Para imam pernah berusaha untuk melakukan aksi protes serupa pada bulan Juni lalu, namun aparat kepolisian menyerang mereka terlebih dahulu serta membubarkan mereka.
“Kami ingin kebebasan dan martabat,” kata Ait Lashgar Hussein, seorang imam yang telah mengabbdikan dirinya di masjid di kota Marakesh selama 28 tahun terakhir.
“Saya hanya menuntut hak-hak saya,” pintanya pendek.
Banyak imam mengatakan mereka telah diancam dan diintimidasi oleh polisi sejak percobaan demonstrasi bulan Juni lalu.
Para imam mengajukan tuntutan mereka termasuk gaji yang lebih tinggi, izin untuk memberikan khotbah mereka sendiri dan untuk berkonsultasi mengenai masalah-masalah agama dan hukum.
Peran raja dalam menentukan urusan agama ini diabadikan dalam konstitusi baru dan dipandang sebagai benteng melawan pemikiran ekstrim yang ditemukan di tempat lain di Afrika Utara.
SUMBER
